Pipa Berusia 36 Tahun Penyebab Krisis Air di Sumbawa, Bupati Jarot : Revitalisasi Total

Sumbawa, Nuansantb.id – Infrastruktur air bersih PDAM di Kabupaten Sumbawa dalam kondisi kritis. Jaringan pipa induk utama yang menjadi urat nadi peredaran air bagi masyarakat telah berusia sekitar 36 tahun dan sama sekali tidak diperbarui, padahal pertumbuhan pemukiman dan kepadatan penduduk telah melonjak pesat.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP,. mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. “Sudah 36 tahun yang lalu. Bayangkan sudah berapa orang beranak pinak, tapi pipanya masih yang itu-itu saja. Meskipun tambah pelanggan, tapi pipa induknya tetap,” tegas Jarot dalam Rapat Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Sumbawa sekaligus meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terpadu (LLTT), di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (01/12/2025).

Menurut Bupati, analogi sederhana untuk kondisi ini seperti menuangkan air dalam volume besar ke dalam wadah yang kecil. Jaringan yang sudah tua dan berkapasitas terbatas mustahil mampu melayani kebutuhan air bersih masyarakat yang telah berkembang secara signifikan.

“Untuk dapat melayani pertumbuhan kepadatan masyarakat yang padat, maka musti dilakukan perubahan total terhadap jaringan pipa induk. Perlu perubahan besar, revitalisasi total sarana jaringan PDAM yang ada di Sumbawa,” paparnya.

Namun, upaya revitalisasi menghadapi kendala anggaran. Jarot mengaku telah berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat, namun saat ini terkena dampak moratorium pengajuan anggaran baru. “Kami sudah datang ke kepala balai, tapi sekarang anggarannya ada moratorium. Mudah-mudahan (moratorium) cepat dicabut, agar bisa bantu Sumbawa,” harapnya.

Usulkan Pembangunan Bendungan dan Embung

Selain revitalisasi pipa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah mengajukan sejumlah proposal pembangunan infrastruktur sumber air baru untuk menjamin pasokan jangka panjang. Usulan utama adalah pembangunan Bendungan Ai Ngelar dengan anggaran sekitar Rp 150 miliar. Bendungan ini diproyeksikan dapat memasok kebutuhan air bersih masyarakat hingga Kawasan Samota.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Embung Kerekeh yang telah masuk dalam nominasi tertinggi prioritas embung di Nusa Tenggara Barat (NTB). “Tapi ada moratorium pembangunan embung saat ini. Mudah-mudahan ada kelonggaran ke depan,” jelas Jarot.

Sejumlah bendungan lain juga telah diusulkan, antara lain Bendungan Lebangka Komplek, Bendungan Penyampang, Bendungan Tiu Rarang, dan Bendungan Sangkok Bawi. Rencana ini menunjukkan upaya komprehensif untuk membenahi sistem air dari hulu (sumber air) hingga hilir (distribusi ke rumah penduduk).

Peluncuran Program LLTT dalam kesempatan yang sama juga menyiratkan tekanan pada layanan dasar lainnya akibat pertumbuhan penduduk. Program ini bertujuan mengelola limbah tinja secara terpadu, yang juga menjadi isu penting seiring dengan kepadatan permukiman.

Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi genting: di satu sisi harus memenuhi tuntutan layanan dasar masyarakat yang mendesak, di sisi lain terbentur kebijakan fiskal pusat. Bupati Jarot berharap agar moratorium segera dicabut sehingga Sumbawa dapat segera melakukan lompatan dalam pembenahan infrastruktur airnya. Jika tidak, krisis air bersih yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa akan semakin parah.

Editor: Nuansantb