Disos Sumbawa Salurkan Bantuan ATENSI dari Kemensos 485 Juta bagi Kelompok Rentan

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menggelontorkan bantuan sosial berskala nasional kepada warga kurang mampu. Total bantuan yang disalurkan mencapai angka fantastis, yaitu Rp485.187.680, yang diperuntukkan bagi lebih dari 100 penerima manfaat di sejumlah kecamatan.

Bantuan tersebut merupakan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyaluran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dengan pendekatan tepat sasaran (by name by address).

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Nur Isna Sitoresmi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa jenis bantuan yang diberikan sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing penerima. Hal ini dilakukan agar manfaat yang dirasakan benar-benar optimal.

“Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (16/07/2026).

Lebih lanjut, ia merinci bahwa program ATENSI ini menyasar kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan anak-anak dari keluarga rentan. Bentuk bantuan yang diberikan pun beragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan modal usaha, alat bantu aksesibilitas, hingga sarana usaha produktif.

Beberapa di antaranya berupa peralatan bengkel, mesin jahit, dan perlengkapan warung sembako. Khusus bagi anak penyandang disabilitas, pemerintah juga menyalurkan paket nutrisi dan kebutuhan dasar lainnya untuk menunjang tumbuh kembang mereka.

Penyaluran bantuan yang diinisiasi melalui Sentra Paramitra tersebut telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa, di antaranya Kecamatan Labuhan Badas, Alas, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Empang, Tarano, serta wilayah lainnya.

Nur Isna menekankan bahwa seluruh penerima manfaat telah melalui proses verifikasi dan validasi data yang ketat. Proses ini melibatkan pemerintah desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami memastikan data penerima sudah melalui proses verifikasi dan validasi. Sistem juga secara otomatis melakukan pemutakhiran data. Jika ditemukan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria atau teridentifikasi memiliki kemampuan ekonomi tertentu, maka status kepesertaannya akan dihentikan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ke depan, Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Sosial RI guna memperluas jangkauan pelayanan dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses perlindungan sosial.

Editor: Nuansantb