Rakor Bersama Gubernur, Bupati Sumbawa Soroti Data ATS dan Gub Iqbal Minta Verifikasi Berlapis

Mataram, Nuansantb.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sumbawa yang masih mencapai 6.952 anak. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa menyebutkan angka itu tersebar di 24 kecamatan, dengan Kecamatan Sumbawa mencatat jumlah tertinggi mencapai 1.113 anak.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jarot di sela-sela mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pencegahan, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Penandatanganan Komitmen Bersama di Mataram, Jumat (06/11/2026). Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa dan Kepala Dikbud Kabupaten Sumbawa.

Menurut Bupati, faktor terbesar ATS di Sumbawa lebih disebabkan persoalan ekonomi keluarga dan persoalan pernikahan dini yang tidak terlalu besar. Karena itu, Pemkab Sumbawa menegaskan tidak bisa bekerja sendiri dalam menekan angka ATS. Penanganan membutuhkan keterlibatan lintas sektor, baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah provinsi, maupun mitra pembangunan lainnya.

“Pemkab Sumbawa akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan berbagai mitra untuk memperluas kampanye pentingnya pendidikan,” demikian disampaikan Bupati Jarot dalam forum tersebut.

Pemkab Sumbawa juga akan memberi perhatian khusus pada anak lulusan SMP agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, terutama anak dari keluarga menengah ke bawah. Upaya itu diarahkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan jaminan akses pendidikan. Penanganan ATS akan menjadi salah satu program prioritas Pemkab Sumbawa pada 2027.

Dalam forum yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., menekankan pentingnya evaluasi capaian sektor pendidikan sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Menurutnya, capaian pendidikan provinsi merupakan akumulasi kinerja kabupaten/kota sehingga dibutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemerintah daerah.

Gubernur NTB menyoroti masih tingginya angka ATS di NTB. Berdasarkan data sementara, jumlahnya diperkirakan mencapai 70.000 anak, termasuk sekitar 5.000 anak pada jenjang SMA. Namun, validitas data masih menjadi tantangan sehingga diperlukan pendataan dan verifikasi secara berlapis hingga tingkat desa dan dusun.

Uji coba di sejumlah wilayah menunjukkan verifikasi data mampu menekan ketidakakuratan hingga sekitar 39 persen. Selain faktor ekonomi keluarga, persoalan ATS juga berkaitan dengan anak yang melanjutkan pendidikan ke pesantren, tetapi tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah formal. Kondisi itu menyebabkan sebagian anak berpotensi masuk kategori ATS meskipun tetap menjalani pendidikan melalui jalur pesantren.

Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting, terutama dalam pemutakhiran data, penanganan ATS, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Gubernur NTB juga mendorong kepala daerah dan perangkat daerah terkait lebih proaktif mengoptimalkan data serta memastikan program pendidikan berjalan tepat sasaran.

Melalui sinergi tersebut, penanganan anak tidak sekolah diharapkan semakin terarah dan memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap anak di Kabupaten Sumbawa memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan guna mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (SI)

Editor: Nuansantb