Kemkomdigi Kawal Digitalisasi Bansos, Sumbawa Siap Dukung Integrasi Data Nasional

Sumbawa Besar, Nuansantb.id- (05 Juli 2025) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempertegas komitmennya dalam mendorong transformasi digital program bantuan sosial (bansos), khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran, aman, dan efisien.

Hal ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, dalam rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.

SPLP Jadi Tulang Punggung Digitalisasi Bansos

Menteri Meutya menyatakan, Kemkominfo telah menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur digital utama untuk integrasi data antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Sistem ini sedang menjalani uji ketahanan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanannya, termasuk dalam menghadapi lonjakan data besar. Digitalisasi bansos harus cepat, tetapi juga terlindungi dari ancaman siber,” jelasnya.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penyaluran bansos berbasis data real-time.

“Ini adalah prioritas Presiden Prabowo untuk membangun pelayanan publik yang modern dan inklusif,” ujarnya.

Sumbawa Perkuat Kesiapan Infrastruktur Digital

Sebagai bagian dari ekosistem digital nasional, Kabupaten Sumbawa turut menyiapkan langkah strategis. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotiksandi) Sumbawa, Drs. Hasanuddin, mengungkapkan tiga fokus utama:

Pertama, Pemutakhiran Data: Verifikasi ulang penerima bansos lokal untuk meminimalisir duplikasi atau ketidaksesuaian.

Kedua, Integrasi Sistem: Menghubungkan platform layanan daerah dengan SPLP pusat melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Kominfotiksandi, dan Bappeda.

Ketiga, Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan teknis bagi operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kabupaten.

“Kami telah menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan internet dan pusat data, untuk memastikan proses integrasi berjalan lancar,” tambah Hasanuddin.

Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengurangi keterlambatan penyaluran dan meminimalisir penyimpangan. Bagi Sumbawa, langkah ini sejalan dengan upaya pemerataan akses dan transparansi program sosial, terutama di wilayah terpencil.

Transformasi digital bansos menjadi bukti komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi. Dengan dukungan pusat-daerah, sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Editor : Nuansantb