DPRD Sumbawa Soroti Pemotongan APBD 558 Miliar, Desak Pemda Lakukan Langkah Strategis

Sumbawa, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyoroti penurunan signifikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dalam Sidang Paripurna I di Ruang Sidang Utama, Rabu (19/11/2025).

Anggaran transfer ke daerah (TKD) dipotong hingga Rp.558,283 miliar, memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pembangunan dan pemerintahan.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., dan dihadiri Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori beserta jajaran Forkopimda ini, mengangkat agenda penyampaian penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.

Desakan Strategis dari Ketua DPRD

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, secara tegas meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah-langkah strategis. Ia menekankan bahwa pemotongan dana transfer pusat yang signifikan berpotensi mengganggu pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

“Kami di DPRD meminta Pemda untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan dana transfer yang begitu besar dapat ditutupi dengan proyek strategis Nasional untuk Sumbawa,” tegas Nanang.

“Pembangunan harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti,” sambungnya, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi tantangan anggaran ini.

Penjelasan Resmi dari Eksekutif

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam pidato penjelasannya mengonfirmasi penurunan alokasi dana transfer dari Rp2,126 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,568 triliun untuk tahun anggaran 2026.

“Terjadi penurunan sebesar Rp558,283 miliar. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan pagu anggaran sementara,” jelas Wabup Ansori.

Strategi Pemulihan: “Sumbawa Melesat Bersama PSN”

Sebagai solusi, Pemda mengusung strategi “Sumbawa Melesat Bersama PSN” dengan menyelaraskan program daerah pada 15 Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Pusat tahun 2026. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Renovasi Sekolah, dan Cek Kesehatan Gratis.

“Kita memiliki tekad kuat untuk berkolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memperjuangkan alokasi anggaran dari berbagai program prioritas tersebut,” tegas Wabup Ansori.

Postur APBD 2026 dan Target Pembangunan

Berikut postur RAPBD 2026 yang disampaikan: Pendapatan Daerah: Rp1,89 triliun (turun 22,82%). Belanja Daerah: Rp1,92 triliun (turun 21,79%) dan Defisit Anggaran: Rp22,99 miliar, akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemda menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15% dan penurunan angka kemiskinan menjadi 10,86% pada 2026.

Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Raperda APBD 2026, dengan komitmen bersama untuk menjaga kelancaran pembahasan hingga penetapannya, demi terwujudnya Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Editor: Nuansantb