DPRD Sumbawa Pacu Kinerja dengan Workshop, Fokus pada Kemiskinan dan IPM

MATARAM, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mengawali langkah strategisnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja dewan.

Hal ini diwujudkan melalui Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Mataram, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dalam sambutannya menegaskan bahwa workshop ini merupakan momen penting bagi seluruh anggota. Meski semua anggota telah memahami tugas dan fungsi, workshop ini dimaksudkan untuk memperkokoh landasan ilmu dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada peraturan perundang-undangan.

“Hari ini adalah titik strategis bagi saya dan teman-teman. Tujuannya menambah wawasan dan ilmu, yang nantinya bisa kita sumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Kita harus bisa menilai benar atau tidaknya suatu program dengan berpedoman pada mekanisme dan peraturan. Kita tidak boleh menabrak aturan, kita tidak boleh menyimpang,” tegas Nanang.

Acara yang dihadiri seluruh anggota DPRD Sumbawa, perwakilan BPK RI Provinsi NTB, serta pimpinan dan sekretaris dewan ini, secara resmi dibuka oleh Nanang Nasiruddin. Ia mendorong peserta memanfaatkan workshop secara maksimal, termasuk sesi yang diisi narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ilmu dari BPK ini akan membantu kita mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah kita raih. Kita pertahankan dengan ilmu yang akan disinkronisasikan dengan Pemerintah Daerah,” ujarnya, menekankan komitmen menjaga integritas dan akuntabilitas.

Kolaborasi Kunci Hadapi Tantangan Daerah

Workshop ini tidak hanya berfokus pada internal dewan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan akademisi. Dalam arahan dan sambutannya, Ketua LPPM Nahdlatul Wathan (NW) Mataram, Alimuddin, S.Pt., M.Si., menyoroti dua isu krusial yang harus menjadi perhatian utama DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya.

Pertama, pengentasan kemiskinan. Alimuddin mengungkapkan, angka kemiskinan di NTB masih di atas rata-rata nasional, yakni di atas 10%. Sementara di Kabupaten Sumbawa, angkanya mencapai sekitar 12,78% (BPS).

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Sumbawa masih di bawah 70, yang berarti masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi melalui kolaborasi,” tegas Alimuddin yang juga Dekan Fakultas Peternakan UNW Mataram itu.

Ia menyatakan kesiapan LPPM UNW Mataram untuk berkolaborasi dengan DPRD, khususnya dalam upaya meningkatkan IPM melalui program pemberdayaan di desa-desa dengan penghasilan ekstrem rendah, seperti inisiatif “dusun mandiri pangan”.

Sebagai simbol komitmen kolaborasi ini, acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kabupaten Sumbawa kepada Alimuddin. Workshop ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi anggota dewan untuk mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Editor: Nuansantb