Tangani Kemiskinan Ekstrem, Workshop PKH Jadi Ujung Tombak Program Desa Berdaya 2026

Lombok Barat, Nuansantb.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan akselerasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui program andalan ‘Desa Berdaya’.

Sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan sasaran 40 desa prioritas pada 2026, Dinas Sosial Provinsi NTB menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti, SE., M.IP, atau yang akrab disapa Ummi Dinda, ini berlangsung di Puri Saron Hotel, Senggigi, Lombok Barat, pada 18-20 November 2025.

Pada kesempatan tersebut, Ummi Dinda menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem. “Program Desa Berdaya adalah instrumen strategis pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk memastikan pembangunan inklusif menyentuh lapisan paling dasar masyarakat. Workshop ini bukan sekadar pelatihan, tetapi adalah momentum untuk mengasah ujung tombak kita, para pendamping PKH, agar memiliki sensitivitas, kapasitas, dan integritas yang tinggi dalam mendampingi keluarga penerima manfaat,” tegas Ummi Dinda.

Wakil Gubernur menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pendamping di lapangan. “Anda semua adalah ujung tombak. Tugas Anda mulia, mengentaskan saudara-saudara kita dari belenggu kemiskinan. Melalui dana APBD-P I Tahun 2025 ini, kami bekali Anda dengan ilmu dan keterampilan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.

Workshop ini menghadirkan peserta yang terdiri dari 10 perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-NTB, serta 70 orang pejabat struktural dan fungsional Dinsos Provinsi NTB, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kabupaten (Korkab), dan Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH yang berada di lokasi proyek Desa Berdaya.

Sementara Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, S.Sos., M.Si, mengucapkan rasa syukur dapat mengikuti workshop ini. Menurutnya dengan mengikuti kegiatan ini dapat menambah pengetahuan bagaimana strategi pendampingan yang kontekstual.

“Kemiskinan di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Di Sumbawa, pendekatan kultural dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi kunci. Workshop ini dapat kami manfaatkan untuk sharing best practice, menyusun strategi pendampingan yang lebih terukur, dan membangun sinergi vertikal antara provinsi dan kabupaten agar tidak ada lagi celah yang terlewat,” jelas Syarifah.

Ia menambahkan, kolaborasi antara semua pihak mutlak diperlukan. “Kami di kabupaten siap bersinergi. Keberhasilan di 40 desa sasaran nantinya akan menjadi bukti dan model bagi desa-desa lainnya. Pendamping PKH harus menjadi ‘agent of change’ yang mampu memetakan kebutuhan, memfasilitasi akses, dan memantau perkembangan setiap keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan,” terangnya.

Adapun untuk saat ini ada 40 Desa dalam wilayah Provinsi NTB yang telah dikukuhkan oleh Pak Gubernur H Lalu Muhammad Iqbal. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa terdapat 4 Desa dalam 4 Kecamatan yang akan dijadikan lokasi Desa Berdaya.

“Di Sumbawa ada 4 Desa yang dijadikan Desa berdaya yakni Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas terdapat 100 KPM dengan 2 Pendamping Desa masing-masing pendamping mendampingi 50 KPM. Kemudian Desa Motong Kecamatan Utan 150 KPM dengan 3 Pendamping, Desa Lape Kecamatan Lape 100 KPM dengan 2 Pendamping dan Desa Pada Suka Kecamatan Lunyuk 100 KPM dengan 2 Pendamping,” pungkasnya.

Kegiatan selama tiga hari ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan model pendampingan yang lebih efektif dan terintegrasi. Dengan dimulainya workshop kapasitas ini, Program Desa Berdaya NTB menunjukkan langkah nyata dan terencana dalam merealisasikan target pengentasan kemiskinan ekstrem, mewujudkan NTB yang Gemilang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Nuansantb