Risiko Bencana di Pulau Kecil Sumbawa Masih Tinggi, FPRB Soroti Lemahnya Sistem Dasar

Sumbawa, Nuansantb.id – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar konsultasi publik untuk membedah hasil kajian ketangguhan tiga pulau kecil di wilayah tersebut. Kajian yang difokuskan pada Pulau Bungin, Medang, dan Moyo ini mengungkap sejumlah titik lemah kritis dalam sistem penanggulangan bencana yang memerlukan intervensi segera.

Konsultasi publik yang dilaksanakan di Hotel La Grande Sumbawa, Rabu (17/12/2025) ini bertujuan menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rekomendasi akhir, sebelum dokumen kajian dijadikan acuan dalam perencanaan program kebencanaan, khususnya untuk pulau-pulau kecil di Sumbawa.

Gambaran Kerentanan Tiga Pulau

Pulau Bungin sudah terhubung dengan daratan sumbawa, sektor pencairan utama masyarakat yakni perikanan dan kelautan, ancaman bencana yang dominan Abrasi dan banjir rob.

Kemudian Pulau Medang, daya dukungnya terbatas dengan sektor pencairan utama masyarakat di Perikanan dan kelautan, ancaman bencana yang dominan yakni kekeringan dan keterbatasan air bersih.

Sedangkan Pulau Moyo dimana sebagian besar wilayahnya merupakan Taman Nasional dengan pencarian utama masyarakat di Pertanian, Peternakan dan sebagai Perikanan, ancaman bencana yang dominan yakni gempa, tsunami dan kebakaran lahan.

Zainuddin, Wakil Ketua I FPRB Sumbawa, mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat setempat memiliki strategi ketangguhan lokal, hasil penilaian di lapangan menemukan banyak kekurangan mendasar.

“Misalnya untuk komponen dan akses layanan dasar itu masih banyak kekurangan, padahal ini adalah fondasi,” ujar Zainuddin.

Beberapa temuan kritis lainnya meliputi:

Sistem Dasar yang Lemah: Ketiga lokasi kajian belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau dokumen desa yang berfungsi sebagai landasan hukum sistem penanggulangan bencana.

Kesiapan Darurat dan Pemulihan yang Rendah: Sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat masih sangat lemah dan belum terstandarisasi.

Pengelolaan Risiko yang Belum Optimal: Mekanisme pengelolaan risiko bencana dari tingkat desa masih perlu diperkuat.

Temuan ini memberikan gambaran riil tentang kerentanan yang dihadapi masyarakat pulau kecil dan diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan temuan tersebut, FPRB Sumbawa dan NTB telah menyusun sejumlah rekomendasi sebagai panduan pelaksanaan program penguatan ketangguhan. Rekomendasi ini juga akan menjadi dasar pelaksanaan program kerja FPRB Sumbawa di tahun-tahun mendatang.

M. Nurhidayat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, berharap dokumen kajian ini tidak berhenti di rak, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif. Ia menegaskan bahwa bagi BPBD, hasil kajian ini sangat vital sebagai data perencanaan program kebencanaan, khususnya untuk pulau kecil.

Rahmat Sabani, Ketua FPRB Provinsi NTB, menyebutkan bahwa kajian serupa pernah dilakukan di tiga gili utama Lombok (Gili Trawangan, Meno, Air) yang berkarakter sebagai destinasi wisata. Kolaborasi kajian antara FPRB Sumbawa dan FPRB NTB ini didukung penuh oleh Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia.

“Hasil kajian di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini ke depannya bisa menjadi masukan dalam memperkuat ketangguhan pulau kecil. Bukan hanya untuk lokal daerah kita, tapi juga bisa menjadi model ketangguhan pulau kecil di tingkat nasional,” pungkas Rahmat.

Dengan demikian, upaya yang dimulai dari identifikasi kerentanan di tingkat tapak ini diharapkan dapat berkontribusi pada kerangka ketangguhan bencana yang lebih kuat, tidak hanya bagi Sumbawa dan NTB, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi daerah kepulauan lain di Indonesia.

Editor: Nuansantb