Bimtek SiRUP 2026, Wabup Ansori: “Satu Rupiah Pun Harus Bisa Dipertanggungjawabkan!”

Sumbawa, Nuansantb.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi menutup rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penginputan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026 di Aula H. Madilaoe ADT, Senin (09/02/2026).

Kegiatan yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyiapkan perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari celah penyimpangan.

Bimtek yang diikuti oleh ratusan peserta, mulai dari Asisten Pemerintahan, Kepala OPD, Camat, hingga Lurah se-Kabupaten Sumbawa, berlangsung intensif sejak 2 hingga 5 Februari 2026.

Menurut laporan Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Erma Hadi Suryani, ST., M.M.Inov, perkembangan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) hingga saat ini telah mencapai 73,6 persen.

“Kami berharap kerja sama seluruh OPD agar penginputan RUP dapat segera dituntaskan 100 persen. Perencanaan yang matang di awal adalah kunci pelaksanaan anggaran yang efektif,” ujar Erma.

Dalam pidato penutupannya yang tegas, Wabup Ansori menegaskan bahwa Bimtek SiRUP bukan sekadar rutinitas administratif belaka. Ia menyebutnya sebagai pondasi awal dan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pembangunan tahun 2026.

“Perencanaan anggaran harus dituntaskan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya tanggung jawab internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian dan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Haji Ansori dengan penekanan khusus.

Wabup Ansori mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah bahwa era keterbukaan informasi publik membuat setiap gerak dan kinerja aparatur dapat dengan mudah diawasi langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada pelaksanaan. “Saya berpesan khusus kepada pengguna anggaran, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan unsur perencanaan agar segera menuntaskan seluruh program kerja. Jika tidak tuntas, itu akan menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat pengawas. Kredibilitas kita dipertaruhkan,” tutur Haji Ansori.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses perencanaan dapat diakses oleh publik. Komitmen ini sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Di akhir sambutannya, Wabup Ansori mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dengan prinsip lebih serius, rapi, dan bertanggung jawab. Menurutnya, perencanaan yang tertib dan transparan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

“Dengan perencanaan yang baik, kita tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Optimisme kita untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera harus dimulai dari pengelolaan anggaran yang benar-benar bersih dan terarah,” pungkas Wabup Ansori.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengakselerasi penyelesaian penginputan RUP hingga 100 persen, sehingga pelaksanaan anggaran 2026 dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan bebas dari temuan.

Editor: Nuansantb